JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mengambil langkah tegas untuk memperkuat tata kelola keuangan BUMN dengan melakukan koreksi pada sejumlah laporan keuangan yang sebelumnya tampak terlalu “mengkilap” demi menampilkan laba tinggi.
Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa masih ada laporan keuangan BUMN yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata perusahaan.
Menurutnya, praktik mempercantik buku atau “beautifying the books” merupakan kebiasaan lama yang harus dihentikan agar transparansi dan akuntabilitas BUMN meningkat.
“Tahun depan saya akan melakukan koreksi beberapa buku perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar,” ujarnya.
Rosan menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya, BUMN tidak boleh lagi menampilkan laba tinggi semu sementara untuk membayar dividen masih harus meminjam dana.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh BUMN untuk menerapkan standar pelaporan keuangan yang lebih sehat dan transparan.
Sistem Tantiem untuk Komisaris Dihapus
Selain memperbaiki laporan keuangan, Danantara juga menyoroti praktik tantiem atau insentif bagi dewan komisaris yang selama ini dikaitkan dengan laba perusahaan. Menurut Rosan, insentif semacam itu mendorong praktik manipulasi laporan keuangan untuk menampilkan performa yang lebih baik dari kondisi nyata.
Sebagai respons, Danantara mengambil keputusan strategis untuk menghapus sistem tantiem tersebut. Kebijakan ini tidak hanya menjaga integritas pengawasan, tetapi juga mendorong efisiensi biaya perusahaan.
Rosan menegaskan bahwa penghapusan bonus ini merupakan upaya nyata untuk memastikan komisaris bekerja berdasarkan tanggung jawab pengawasan, bukan dorongan insentif finansial semata.
Keputusan ini mendapat perhatian luas karena akan berdampak signifikan pada budaya tata kelola di BUMN, sekaligus menciptakan model yang lebih sehat bagi generasi manajemen mendatang.
Efisiensi Biaya Capai Triliunan Rupiah
Penghapusan sistem tantiem bagi dewan komisaris BUMN diperkirakan mampu menekan biaya hingga sekitar US$500 juta per tahun atau setara dengan Rp8,31 triliun. Angka ini diperoleh melalui perbandingan dengan praktik remunerasi komisaris di negara-negara ASEAN dan beberapa negara dunia.
Rosan menjelaskan bahwa standar remunerasi yang berlaku sebelumnya tidak efisien dan perlu disesuaikan agar sejalan dengan tata kelola global. Penyesuaian ini diharapkan membantu BUMN mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal, terutama untuk investasi dan pengembangan proyek strategis.
Efisiensi tersebut juga menunjukkan keseriusan Danantara dalam melakukan reformasi mendalam di tubuh perusahaan pelat merah, sekaligus membuktikan bahwa transparansi dan tata kelola yang baik dapat berdampak langsung pada penghematan biaya besar tanpa mengurangi kualitas pengawasan.
Dukungan Penuh Pemerintah untuk Reformasi
Langkah-langkah yang diambil Danantara, mulai dari koreksi laporan keuangan hingga penghapusan sistem tantiem, mendapat sambutan positif dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi dan reformasi ini.
Menurut Rosan, keputusan ini diterima setelah dilakukan evaluasi terhadap praktik di negara lain, yang menunjukkan bahwa model remunerasi komisaris di Indonesia membutuhkan penyesuaian agar lebih efisien.
Dari sekitar 5.000 komisaris di 1.000 perusahaan, penghapusan bonus ini diestimasi menghemat dana signifikan setiap tahun. Dukungan pemerintah menegaskan bahwa reformasi BUMN bukan hanya langkah internal Danantara, tetapi bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan pelat merah.
Dengan fondasi yang lebih transparan dan efisien, BUMN diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, dan memastikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.
