JAKARTA - Upaya pemerintah dalam mendorong transisi energi berkelanjutan kini memasuki tahap nyata melalui program dedieselisasi yang digagas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Program ini mengganti pembangkit listrik tenaga diesel dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang selama ini bergantung pada bahan bakar fosil.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis minyak yang mahal dan tidak ramah lingkungan. 

Dengan beralih ke energi surya, pemerintah berharap dapat menurunkan biaya operasional listrik di daerah, meningkatkan keandalan pasokan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global menuju emisi nol bersih pada tahun 2060.

Program ini tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian energi lokal. 

Dengan ketersediaan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan PLTS secara luas untuk menggantikan peran diesel yang selama ini menjadi sumber utama energi di wilayah-wilayah non-interkoneksi.

Efisiensi Biaya dan Stabilitas Pasokan Listrik

Salah satu tujuan utama dari dedieselisasi adalah menekan beban biaya produksi listrik yang tinggi akibat penggunaan bahan bakar minyak. Pembangkit diesel membutuhkan pasokan BBM secara rutin dengan biaya logistik besar, terutama di wilayah terpencil yang sulit diakses. 

Pergeseran menuju PLTS dapat memangkas pengeluaran operasional secara signifikan karena tidak lagi bergantung pada pasokan bahan bakar dan transportasi.

Selain penghematan biaya, PLTS juga memberikan kestabilan pasokan listrik yang lebih baik. Dengan teknologi penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS), energi matahari yang dihasilkan pada siang hari dapat digunakan pada malam hari, memastikan kontinuitas pasokan tanpa gangguan. 

Hal ini menjadi solusi terhadap permasalahan klasik sistem kelistrikan berbasis diesel yang kerap terkendala cuaca, keterlambatan pasokan BBM, dan perawatan mesin yang mahal.

Keuntungan lain yang diperoleh dari penggunaan PLTS adalah minimnya emisi karbon yang dihasilkan. Satu unit PLTS berkapasitas kecil pun dapat mengurangi jejak karbon secara signifikan dibandingkan dengan pembangkit diesel konvensional. 

Langkah ini menjadi bagian dari implementasi nyata peta jalan transisi energi nasional yang menargetkan porsi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23% pada tahun 2025.

Dukungan Pemerintah dan Dampak Sosial Ekonomi

Kementerian ESDM terus mendorong partisipasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BUMN, dan swasta, dalam memperluas penerapan PLTS pengganti diesel. Penerapan program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah terpencil yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses listrik.

Dengan beroperasinya PLTS di daerah, kegiatan ekonomi lokal seperti usaha kecil dan menengah dapat berjalan lebih produktif. Stabilitas pasokan listrik membuka peluang investasi baru di sektor industri kecil, perikanan, dan pariwisata. 

Selain itu, biaya listrik yang lebih rendah akan meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi di luar Jawa.

Kementerian ESDM menilai, dedieselisasi juga akan menciptakan lapangan kerja baru, baik pada tahap pembangunan maupun pemeliharaan fasilitas PLTS. Tenaga kerja lokal dapat dilatih untuk mengelola sistem tenaga surya secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada teknisi dari luar daerah. 

Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi langkah efisiensi energi, tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan berkelanjutan.

Menuju Transisi Energi dan Net Zero Emission 2060

Program dedieselisasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen Indonesia terhadap target net zero emission pada 2060. Melalui penggantian diesel dengan PLTS, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan yang melimpah di dalam negeri.

Transformasi energi ini sekaligus menjadi bentuk kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan global terkait ketahanan energi dan perubahan iklim. 

Dengan memperluas jaringan PLTS di berbagai wilayah, Indonesia diharapkan dapat mempercepat pencapaian bauran energi bersih serta meningkatkan citra positif di kancah internasional sebagai negara berkembang yang aktif mendorong transisi hijau.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat regulasi dan insentif bagi pengembangan energi terbarukan, termasuk mekanisme pembiayaan hijau yang melibatkan investor swasta. 

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program dedieselisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Langkah nyata menggantikan pembangkit diesel dengan PLTS bukan sekadar efisiensi biaya, tetapi juga simbol transformasi menuju masa depan energi bersih dan berkeadilan. Dengan potensi surya yang begitu besar, Indonesia memiliki peluang emas menjadi contoh sukses transisi energi di kawasan Asia Tenggara.