JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat struktur perbankan nasional. Salah satu fokus kebijakan yang kini diutamakan adalah konsolidasi, karena jumlah bank di Indonesia dinilai masih terlalu banyak dibanding kebutuhan pasar.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa saat ini jumlah bank umum mencapai 105. Angka tersebut dianggap cukup besar dan kurang efisien untuk menopang perekonomian. Ditambah lagi, terdapat sekitar 1.500 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang juga beroperasi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perbankan perlu penataan agar lebih ramping dan efektif.
“105 bank sebetulnya bagi struktur pasar perekonomian kita ini masih terlalu banyak,” ujar Dian dalam sebuah forum di Jakarta. Pernyataan ini menjadi penekanan bahwa pengurangan jumlah bank melalui merger, akuisisi, atau bentuk konsolidasi lain adalah langkah yang mendesak dilakukan.
Ajakan Serius kepada Pemegang Saham dan Direksi
Dalam kesempatan tersebut, Dian menyampaikan pesan langsung kepada direksi dan pemegang saham perbankan. Ia berharap pihak-pihak terkait benar-benar memperhatikan kondisi jumlah bank yang berlebih ini. Menurutnya, tanpa konsolidasi, efektivitas sistem keuangan tidak akan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi mungkin para teman-teman di sini, para direksi bank yang hadir, juga mungkin pengurus bank lain dan mudah-mudahan juga ada pemegang saham, betul-betul memperhatikan ini,” kata Dian.
Dengan demikian, tanggung jawab untuk mewujudkan perbankan yang lebih sehat bukan hanya berada di regulator, tetapi juga di tangan pelaku industri. Upaya konsolidasi akan memerlukan kerja sama semua pihak agar berjalan lancar dan memberi manfaat nyata.
Konsolidasi untuk Ekonomi yang Lebih Sehat
Dian menegaskan bahwa konsolidasi perbankan bukan sekadar untuk mengurangi jumlah lembaga, melainkan untuk memperkuat struktur industri keuangan secara keseluruhan. Harapannya, perbankan Indonesia yang lebih ramping mampu memberikan kinerja lebih baik dan efisien.
Ia menekankan bahwa sistem keuangan yang kuat akan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dian juga mengutip pandangan ekonom Frederic S. Mishkin yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan suatu negara sangat dipengaruhi oleh berfungsinya sistem keuangan, khususnya perbankan.
“Karena bisa dikatakan begini teman-teman, kalau teman-teman membaca text book-nya dari Frederic S. Mishkin mengatakan bahwa bagaimana pertumbuhan suatu perekonomian negara itu akan sangat ditentukan dengan berfungsi baiknya sistem keuangan. Dalam hal ini sistem perbankan, karena di kita ini kan masih bank driver ekonomi,” beber Dian.
Pernyataan ini menegaskan bahwa bank masih menjadi penggerak utama ekonomi di Indonesia. Maka, semakin efisien sistem perbankan, semakin besar pula kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
Dominasi Perbankan dalam Industri Keuangan
Lebih jauh, Dian mengingatkan bahwa hingga kini sekitar 80 persen pangsa pasar industri keuangan masih dikuasai oleh bank. Dengan dominasi yang begitu besar, perbaikan struktur perbankan akan sangat menentukan arah ekonomi bangsa.
Jika sistem perbankan tidak segera diperkuat melalui konsolidasi, maka risiko ketidakefisienan akan semakin besar. Di sisi lain, jika langkah ini berhasil dijalankan, peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin terbuka luas.
Dengan peran vital tersebut, OJK menilai reformasi struktur perbankan adalah kebutuhan mendesak, bukan lagi pilihan.
Menyongsong Indonesia Emas 2045
Dian juga menekankan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 sangat erat kaitannya dengan kondisi perbankan nasional. Perubahan struktur bank melalui merger atau akuisisi diyakini akan menjadi faktor penentu tercapainya target tersebut.
“Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana sebetulnya kita akan merubah struktur perbankan nasional kita,” tandasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mencapai status negara maju pada 2045 bergantung pada keberhasilan sistem keuangan, terutama perbankan, dalam menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Peran OJK dalam Mendorong Transformasi
Sebagai regulator, OJK memiliki tanggung jawab besar untuk mengarahkan industri perbankan agar lebih sehat dan kompetitif. Melalui kebijakan konsolidasi, OJK berupaya mengurangi jumlah bank yang berlebihan sekaligus memperkuat daya saing di tingkat regional maupun global.
Upaya konsolidasi yang digagas OJK mencakup merger, akuisisi, atau bentuk kerja sama lain yang dapat meningkatkan kinerja dan daya tahan bank. Dengan struktur yang lebih ramping, bank diharapkan mampu menghadirkan layanan lebih efisien kepada masyarakat, menjaga stabilitas keuangan, serta memperluas dukungan terhadap sektor riil.
Harapan untuk Masa Depan Perbankan
Langkah konsolidasi yang terus digaungkan OJK pada akhirnya bertujuan menciptakan perbankan nasional yang sehat, solid, dan adaptif. Dengan jumlah bank yang lebih terkendali, layanan perbankan bisa semakin fokus dan berkualitas.
Ke depan, tantangan perekonomian global dan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat dan aman menuntut perbankan Indonesia untuk terus bertransformasi. Konsolidasi menjadi jalan penting agar industri perbankan dapat bersaing di era digital sekaligus berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi.
