JAKARTA - Sektor perumahan kini berperan strategis sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia, memberikan dampak beruntun pada berbagai industri dan penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah menetapkan pembangunan 3 juta rumah sebagai Proyek Strategis Nasional 2025–2029 untuk memperkuat fondasi ekonomi. Kebijakan relaksasi KUR bagi UMKM di sektor perumahan serta pengaturan Kredit Program Perumahan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan integritas program.
Perumahan sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi
Sektor perumahan telah menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan ekonomi nasional. Setiap pembangunan rumah memicu efek berantai (multiplier effect) yang menyentuh berbagai industri pendukung, mulai dari material konstruksi, tenaga kerja, hingga perabotan rumah tangga.
Dampak ini tidak hanya berbentuk angka statistik, tetapi juga terasa nyata oleh ribuan keluarga yang merasakan manfaat langsung dari aktivitas ekonomi di sektor ini.
Sri Haryati, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, menegaskan pentingnya peran sektor perumahan dalam perekonomian.
“Sektor perumahan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena memiliki dampak beruntun (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan ini menekankan bahwa sektor hunian bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi yang efektif.
Program Strategis Nasional Pembangunan Rumah
Sebagai langkah strategis, pemerintah menetapkan program pembangunan 3 juta rumah sebagai Proyek Strategis Nasional untuk periode 2025–2029.
Program ini dirancang tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas industri pendukung.
Inisiatif pembangunan massal ini diharapkan mampu menstimulasi pertumbuhan sektor perumahan dan memberi dampak signifikan bagi perekonomian secara luas.
Dengan adanya program ini, pemerintah memposisikan sektor perumahan sebagai salah satu alat kebijakan fiskal yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Relaksasi KUR untuk UMKM Perumahan
Upaya pemerintah tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, tetapi juga mencakup dukungan finansial bagi pelaku usaha di sektor perumahan. Kebijakan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan kemudahan akses permodalan bagi UMKM yang bergerak di bidang konstruksi, material, hingga penyediaan perabotan.
Relaksasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor perumahan secara optimal dan mendorong keberlanjutan bisnis para pengembang serta pelaku usaha kecil menengah.
Dengan akses permodalan yang lebih mudah, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi, sehingga dampak ekonomi dari pembangunan rumah menjadi lebih luas.
Pengaturan Kredit Program Perumahan dan Dampak Luas
Selain KUR, pemerintah juga mengatur secara rinci skema Kredit Program Perumahan (KPP). Pengaturan mencakup kriteria penerima, plafon kredit, tenor, bunga, agunan, hingga penjaminan. Pengawasan berkala oleh berbagai instansi memastikan program ini berjalan sesuai jalur dan mendukung pencapaian target pembangunan rumah.
Semua upaya ini tertuang dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Targetnya mencakup dampak langsung pada 110 sektor ekonomi dan efek tidak langsung pada 75 sektor lainnya.
Dengan kerangka ini, sektor perumahan diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat struktur ekonomi agar lebih kokoh dan berdaya tahan.