JAKARTA - Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penyiapan anggaran Rp 15,66 triliun untuk delapan program strategis.
Alokasi ini mencakup Rp 12,79 triliun dari APBN dan Rp 2,87 triliun dari non-APBN, terutama bersumber dari BPJS. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa seluruh aturan pendukung telah disiapkan agar implementasi berjalan tanpa hambatan.
Desain program juga terus dimatangkan sehingga paket ekonomi bisa segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, langkah ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga diharapkan menjadi stimulus berkelanjutan yang mampu mendukung stabilitas ekonomi nasional hingga akhir tahun.
Program Prioritas untuk Masyarakat dan Pekerja
Salah satu program yang disiapkan adalah program magang bagi 20.000 lulusan perguruan tinggi dengan anggaran Rp 198 miliar. Melalui program ini, pemerintah ingin memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan keterampilan generasi muda.
Selain itu, pemerintah juga menanggung PPh 21 (DTP) bagi 552.000 pekerja dengan total anggaran Rp 120 miliar. Program ini dirancang agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan.
Tidak kalah penting, bantuan pangan senilai Rp 7 triliun diberikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat serta menjaga keseimbangan konsumsi rumah tangga.
Dukungan bagi Perlindungan Sosial dan Infrastruktur
Untuk memperkuat jaminan sosial, pemerintah menyiapkan subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan potongan 50% selama enam bulan. Estimasi pembiayaan sebesar Rp 18,4 miliar akan ditanggung oleh BP Jamsostek.
Selain itu, terdapat program manfaat layanan tambahan perumahan untuk 1.050 unit dengan alokasi Rp 150 miliar. Inisiatif ini menyasar peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian layak.
Dari sisi infrastruktur sosial, padat karya tunai menjadi salah satu fokus. Program ini menargetkan 609.465 penerima dengan alokasi Rp 3,6 triliun di Kementerian PUPR serta Rp 1,8 triliun di Kementerian Perhubungan.
Reformasi Regulasi dan Peningkatan Kualitas Kota
Pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan reformasi regulasi. Melalui alokasi Rp 175 miliar, akan dilakukan deregulasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital dan penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) agar lebih sederhana, cepat, dan transparan.
Selain itu, program perkotaan senilai Rp 2,7 triliun ditujukan untuk meningkatkan kualitas permukiman sekaligus mendukung ruang kerja bagi pelaku gig economy. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kota yang lebih produktif dan inklusif.
Suahasil menegaskan, setiap program akan diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan begitu, anggaran yang disiapkan tidak hanya sekadar stimulus, tetapi juga investasi sosial dan ekonomi.
Delapan program paket ekonomi yang disiapkan pemerintah menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan. Fokus pada ketenagakerjaan, bantuan sosial, perumahan, infrastruktur, dan reformasi regulasi menunjukkan strategi komprehensif yang berpihak pada masyarakat.
Dengan anggaran Rp 15,66 triliun yang sudah teralokasi, diharapkan langkah ini mampu menjaga daya beli, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Pemerintah optimistis desain program ini akan mempercepat transformasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.