JAKARTA - Pembangunan energi bersih di Indonesia kini mulai mengarah pada pendekatan berbasis desa yang lebih inklusif. 

Program besar Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 gigawatt tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan listrik. Lebih dari itu, program ini dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 gigawatt di Indonesia tak hanya bicara soal energi bersih, tetapi juga menghadirkan wajah baru pembangunan desa. 

Dalam peluncuran laporan The Solar Archipelago Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty oleh Institute for Essential Services Reform bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, peran Koperasi Desa Merah Putih menjadi sorotan utama. Koperasi ini diposisikan sebagai motor penggerak utama dalam implementasi di lapangan.

Pendekatan berbasis desa dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif warga, program ini diharapkan lebih berkelanjutan. Selain itu, desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung energi bersih.

Distribusi PLTS dan Peran Koperasi Desa

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa dari total target 100 gigawatt, sebanyak 80 gigawatt akan dibangun melalui skema terdistribusi. Sistem ini direncanakan menjangkau sekitar 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Model ini menjadi langkah besar dalam pemerataan akses energi.

“Ini bukan sekadar proyek listrik. Ini adalah upaya membangun ekonomi desa berbasis energi bersih,” ujar Fabby. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa program ini memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar penyediaan listrik. Energi menjadi alat untuk memperkuat ekonomi lokal.

Menariknya, sistem ini akan dilengkapi dengan penyimpanan energi berbasis baterai. Pengelolaan listrik akan dilakukan langsung oleh koperasi desa. Hal ini memberikan peran strategis bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya energi mereka sendiri.

Koperasi Jadi Penggerak Ekonomi Lokal

Melalui skema ini, Koperasi Desa Merah Putih akan memegang peran strategis sebagai pengelola listrik di desa. Tugas mereka mencakup operasional hingga pemanfaatan ekonomi dari energi yang dihasilkan. Model ini diyakini mampu menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan di desa.

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian, Sunandar, menyebut pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan nasional. “Dengan pengelolaan oleh koperasi, manfaat ekonomi bisa tetap berada di desa. Ini memperkuat kemandirian energi sekaligus ekonomi masyarakat,” katanya. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya peran koperasi dalam pembangunan.

Dengan pengelolaan lokal, keuntungan dari energi tidak keluar dari desa. Sebaliknya, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi desa.

Dampak Ekonomi dan Peluang Lapangan Kerja

Kehadiran listrik berbasis tenaga surya diyakini akan mendorong produktivitas desa secara signifikan. Energi yang stabil membuka peluang bagi pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Selain itu, usaha kecil berbasis digital juga dapat berkembang lebih pesat.

Program ini berpotensi menciptakan lebih dari 118 ribu lapangan kerja hijau. Selain itu, terdapat potensi penghematan hingga Rp21 triliun dalam lima tahun. Penghematan ini berasal dari berkurangnya penggunaan diesel di daerah terpencil.

Contoh nyata terlihat di wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana akses listrik meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Produk seperti kopi dapat mengalami peningkatan nilai setelah diolah. Hal ini menunjukkan bahwa energi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk desa.

Tantangan dan Harapan Implementasi Program

Meski menjanjikan, implementasi program ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Kebutuhan pendanaan yang mencapai puluhan miliar dolar menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, keterbatasan tenaga teknis juga menjadi perhatian serius.

Karena itu, IESR merekomendasikan pembentukan satuan tugas nasional untuk mempercepat koordinasi. Regulasi yang mendukung keterlibatan koperasi dan sektor swasta juga diperlukan. Langkah ini penting agar program dapat berjalan efektif.

Program PLTS 100 gigawatt ini menjadi bagian dari langkah besar menuju target net zero emission 2060. Selain itu, program ini juga memperkuat kedaulatan energi nasional. Dengan pendekatan berbasis desa, pembangunan energi menjadi lebih merata.

Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya membangun pembangkit listrik. Negara juga sedang merancang sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jika berjalan sesuai rencana, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi simbol transformasi desa menuju masa depan energi bersih.