JAKARTA - Upaya penguatan sektor peternakan nasional terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan melalui berbagai program strategis. 

Salah satu langkah yang kini menjadi perhatian adalah hilirisasi peternakan yang digagas pemerintah. Program ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi.

Proyek hilirisasi peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi Danantara mendapat respons positif dari investor. NTB menjadi salah satu dari empat Provinsi yang ditargetkan menjadi pusat peternakan nasional. Selain NTB, pemerintah juga membangun peternakan terintegrasi di Provinsi Gorontalo, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Untuk membangun peternakan terintegrasi ini diproyeksikan membutuhkan investasi Rp1,7 triliun. Nilai investasi tersebut mencerminkan skala besar proyek yang tengah dikembangkan. Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sektor peternakan modern.

Pengembangan Peternakan Terintegrasi

Pemerintah menargetkan pembangunan pusat peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sistem ini mencakup indukan ayam atau parent stok, bibit ayam, hingga fasilitas pengolahan. Dengan pendekatan ini, rantai produksi menjadi lebih efisien.

Pembangunan peternakan indukan ayam sudah dimulai di Serading, Kabupaten Sumbawa. Selain itu, pembangunan rumah potong unggas juga dilakukan di wilayah Lombok. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi proyek secara bertahap.

Konsep integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor peternakan. Selain itu, kualitas hasil produksi juga dapat lebih terjamin. Dengan demikian, daya saing produk peternakan Indonesia dapat meningkat.

Minat Investor dan Peluang Investasi

Meskipun proyek telah berjalan, pemerintah masih membuka peluang bagi investor lain. Kesempatan ini ditujukan untuk memperluas skala investasi dan mempercepat pembangunan. Antusiasme investor terlihat dari berbagai penawaran yang masuk.

"Sudah ada yang datang membawa penawaran, salah satu investor dari Pontianak, dia berminat di peternakan bibit ayam, indukan ayam hingga pabrik pakan di Dompu," jelas Riadi. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketertarikan kuat dari pihak swasta. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan proyek.

Investor yang berminat akan melalui proses seleksi proposal oleh Danantara. Pemerintah daerah juga berperan dalam pengawasan serta penyediaan lahan. Salah satunya adalah lahan seluas 42 hektare di Serading yang disiapkan untuk mendukung proyek.

Dampak Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Proyek hilirisasi ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Salah satu manfaat utama adalah penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Baik peternakan tradisional maupun modern membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Riadi menyebut bahwa satu blok bibit ayam saja membutuhkan 4 hingga 6 orang pekerja. Hal ini menunjukkan besarnya potensi penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, proyek ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran.

Selain itu, NTB diharapkan menjadi pusat produksi ternak nasional. Dengan posisi tersebut, kebutuhan pasokan dari luar daerah dapat ditekan. "Bahkan NTB yang akan mengirim ke luar daerah," kata Riadi.

Keterlibatan Masyarakat dan Dukungan Kebijakan

Pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam proyek ini. Peternak lokal dapat menjadi mitra dalam pengembangan sektor peternakan. Dukungan pembiayaan juga telah disiapkan melalui Kredit Usaha Rakyat.

"Jika ada peternak lokal yang berminat, ini menjadi potensi besar," kata Riadi. Pernyataan ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor peternakan. Keterlibatan ini akan memperkuat ekonomi lokal.

Ekonom Universitas Mataram Firmansyah menilai NTB memiliki potensi besar untuk pengembangan peternakan skala besar. Namun, ia menekankan pentingnya kelembagaan investasi yang kuat. Hal ini diperlukan agar proyek berjalan optimal.

"Bentuk investasinya macam apa, apakah investasi langsung oleh investor, atau Danantara buatkan holding, untuk segera dibuatkan spin off anak usaha bidang peternakan. Pemerintah perlu siapkan perangkat kebijakan yang mempermudah investasi secara menyeluruh," kata Firmansyah.

Secara keseluruhan, proyek hilirisasi peternakan di NTB membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sektor peternakan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional.