JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan perlindungan bagi pengemudi ojek daring di Indonesia.
Baru-baru ini, pemerintahannya melakukan komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Tanah Air, untuk memastikan keamanan kerja dan mencegah praktik persaingan yang merugikan pengemudi.
Menurut Menaker Yassierli, pertemuan tersebut berkaitan dengan pengaturan tarif agar tercipta persaingan yang sehat antara perusahaan.
- Baca Juga Pengayaan vegetasi taman kehati lido
“Kalau dari kami, Kemenaker concern pada kesejahteraan dari pengemudinya. Ada isu terkait tentang mungkin tarif dan seterusnya kemudian itu yang harus diatur seoptimal mungkin sehingga kemudian terjadi persaingan yang sehat,” ujarnya.
Pertemuan yang belum diungkapkan waktunya secara pasti ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga pendapatan pengemudi. Tarif yang seimbang diharapkan mencegah terjadinya perang harga yang justru merugikan pekerja mitra ojek daring.
Meski Yassierli tidak terlibat langsung dalam diskusi, ia menegaskan bahwa Kemenaker tetap fokus pada perlindungan kerja para pengemudi, yang mayoritas berstatus mitra, bukan pekerja tetap.
Upaya Menciptakan Lapangan Kerja Aman dan Efisien
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendiskusikan langkah-langkah terbaik untuk pengemudi ojek online demi efisiensi layanan sekaligus perlindungan kerja.
“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” kata Prabowo dalam pidatonya di Gedung Utama Komplek Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Langkah ini menjadi penting mengingat dominasi Gojek dan Grab di pasar ojek daring Indonesia. Kedua perusahaan memiliki jumlah pengemudi yang sangat besar, dengan Gojek mencatat lebih dari 3,1 juta pengemudi aktif.
Dengan pengaturan yang baik, diharapkan seluruh pengemudi memperoleh kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendapatan optimal, sekaligus terhindar dari persaingan tidak sehat.
Tantangan Kesejahteraan dan Protes Pengemudi Ojol
Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengemudi mengeluhkan pendapatan yang rendah dan jaminan kerja yang minim, hingga mendorong aksi protes di berbagai kota besar.
Gelombang demonstrasi sempat terjadi pada Mei lalu, menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi pemerintah dan perusahaan untuk mencari formula perlindungan yang lebih baik.
Di sisi lain, Gojek dan Grab menyatakan bahwa mereka telah menerapkan sistem komisi sesuai regulasi pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah menilai bahwa pengawasan dan pengaturan tambahan tetap diperlukan agar kesejahteraan pengemudi dapat terjamin.
Menaker Yassierli menekankan pentingnya pengaturan tarif yang berimbang agar persaingan antar-aplikator tidak menekan pendapatan pengemudi.
Strategi Pemerintah dan Arah Kebijakan Ojol
Pertemuan Presiden dengan perusahaan ojek daring menandai langkah konkret pemerintah dalam mengatur ekosistem transportasi online. Pemerintah berfokus pada tiga hal utama: perlindungan pengemudi, pengaturan tarif yang adil, dan menciptakan persaingan yang sehat.
Dengan koordinasi ini, diharapkan pengemudi tidak lagi mengalami tekanan akibat perbedaan tarif atau sistem komisi yang tidak seimbang.
Upaya pemerintah juga selaras dengan komitmen menciptakan lapangan kerja yang aman dan berkelanjutan. Diskusi dengan perusahaan besar ojek daring memungkinkan pemerintah meninjau praktik terbaik dalam industri sekaligus menyesuaikan regulasi yang diperlukan.
Tujuannya jelas: membangun ekosistem transportasi online yang efisien, produktif, dan adil bagi semua pihak. Dengan strategi ini, pengemudi ojol dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka.
Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan bukan sekadar regulasi, tetapi juga langkah konkret untuk menciptakan peluang kerja yang lebih terjamin di tengah persaingan industri transportasi daring yang ketat.
