JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mencuri perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang blak-blakan dan ceplas-ceplos. 

Meskipun terkadang dianggap kontroversial, Purbaya menjelaskan bahwa pendekatan komunikasinya ini adalah bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk lebih terbuka dan transparan dalam kebijakan pemerintahan. 

Purbaya percaya bahwa gaya komunikasi yang tegas dan langsung dapat membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Langkah Tegas terhadap Mafia Pakaian Bekas

Salah satu kebijakan Purbaya yang paling mencuri perhatian adalah penanggulangan praktik ilegal dalam perdagangan pakaian bekas. Purbaya dengan tegas mengancam akan memberikan sanksi berat bagi para importir pakaian bekas ilegal yang merugikan industri tekstil dalam negeri. 

Menurutnya, kebijakan ini sangat penting untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh barang-barang impor yang tidak memenuhi standar.

Purbaya menekankan bahwa tindakan tegas terhadap praktik impor pakaian bekas ilegal ini akan diikuti dengan sanksi denda yang besar dan larangan impor seumur hidup. 

Langkah ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar bagi industri tekstil dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang tanpa terhambat oleh barang-barang impor yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. 

Banyak pihak, khususnya pelaku industri tekstil lokal, menyambut baik kebijakan ini karena diyakini dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Purbaya Fokus pada Digitalisasi Perpajakan

Selain kebijakan terkait industri tekstil, Purbaya juga telah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia dengan mengandalkan teknologi. Dalam salah satu pernyataannya.

Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah akan merekrut peretas atau hacker profesional untuk membantu memperkuat sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menutup potensi kebocoran data yang dapat merugikan keuangan negara.

Dengan adanya penguatan sistem teknologi informasi, diharapkan potensi penyalahgunaan data dan kebocoran yang dapat merugikan pajak negara dapat diminimalkan.

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong efisiensi administrasi perpajakan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. 

Transformasi digital ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Penolakan Pembayaran Utang Kereta Cepat

Selain kebijakan yang mendukung ekonomi domestik, Purbaya juga terlibat dalam pengambilan keputusan penting mengenai utang negara. 

Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah penolakannya terhadap pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang mencapai Rp 120 triliun dengan menggunakan APBN. 

Purbaya menyatakan bahwa meskipun pemerintah Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk merestrukturisasi utang tersebut dengan tenor yang lebih panjang, ia menegaskan bahwa ia tidak akan terlibat dalam proses restrukturisasi tersebut.

Keputusan ini mencerminkan sikap tegas Purbaya dalam menjaga keuangan negara agar tetap sehat. Ia mengutamakan keputusan yang lebih bijak dan berkelanjutan dalam hal pengelolaan utang negara, serta memastikan bahwa APBN tidak digunakan untuk membayar utang yang dirasa tidak tepat. 

Meskipun keputusan ini mendapat kritik dari beberapa pihak, Purbaya tetap mempertahankan pendiriannya dengan alasan bahwa restrukturisasi utang perlu dilakukan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru agar tidak membebani anggaran negara di masa depan.

Gaya Komunikasi Purbaya yang Menarik Perhatian

Meskipun sering kali dianggap "nyeleneh" dan tidak konvensional, gaya komunikasi Purbaya yang ceplas-ceplos justru menarik perhatian banyak kalangan. 

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengakui bahwa Purbaya kini menjadi sosok populer karena keberanian dan keterbukaannya dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan penting. 

Purbaya, menurut Eddy, memiliki ciri khas dalam berkomunikasi yang langsung dan tanpa basa-basi, yang dianggap mampu menarik perhatian masyarakat.

Namun, di balik apresiasi tersebut, beberapa pihak juga mengingatkan pentingnya keharmonisan dalam komunikasi antar kementerian dan lembaga pemerintah. 

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa meskipun gaya komunikasinya menarik, substansi dari setiap kebijakan yang disampaikan lebih penting untuk diperhatikan. 

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada gaya komunikasi, tetapi juga pada kesepakatan bersama antar kementerian dan lembaga yang dapat memperkuat konsistensi dalam penerapan kebijakan.

Gaya Komunikasi yang Membangun Kepercayaan Rakyat

Dalam konteks ini, gaya komunikasi Purbaya yang dikenal dengan julukan "gaya koboi" bisa diartikan sebagai upaya untuk lebih dekat dengan rakyat. Dengan berbicara secara terbuka dan jelas, Purbaya berusaha untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup-nutupi informasi dan siap mengatasi masalah secara langsung. 

Hal ini memberikan kesan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar untuk kepentingan rakyat, meskipun tidak selalu diterima dengan cara yang konvensional.

Namun, meskipun gaya komunikasi Purbaya berhasil mengundang perhatian, masyarakat tetap berharap agar kebijakan yang dikeluarkan tetap fokus pada kesejahteraan rakyat. Setiap kebijakan yang diterapkan harus memberikan manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, meski gaya komunikasi Purbaya dianggap unik dan kadang kontroversial, yang terpenting adalah hasil nyata dari kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya, publik menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan efektivitas, serta berfokus pada kepentingan rakyat. 

Purbaya, dengan gaya komunikasinya yang tegas, tetap menjadi tokoh yang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi Indonesia, dan tanggung jawab besar di pundaknya adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.