JAKARTA - Pemerintah memastikan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) tidak akan menghambat kelanjutan pembangunan jaringan transportasi massal modern di Tanah Air, termasuk proyek ambisius kereta cepat Jakarta–Surabaya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya menjaga momentum pembangunan infrastruktur berkelanjutan meski masih ada kewajiban finansial yang perlu diselesaikan.
“Memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menekankan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keuangan dan percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah.
AHY menuturkan, saat ini pemerintah tengah membahas sejumlah opsi restrukturisasi untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang dijalankan oleh KCIC.
Menurutnya, pembahasan tersebut dilakukan secara mendalam bersama BPI Danantara, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta para pemangku kepentingan terkait agar dapat ditemukan solusi terbaik dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Pembahasan Opsi Restrukturisasi Masih Berlangsung
Dalam proses penyusunan strategi penyelesaian utang KCIC, AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil langkah terburu-buru. Menurutnya, semua opsi yang sedang dikaji harus melalui perhitungan matang agar tidak menimbulkan beban baru di masa mendatang.
“Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa meng-handle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya,” ujarnya.
AHY menambahkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan untuk memastikan setiap keputusan keuangan yang diambil bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang.
Pemerintah ingin memastikan restrukturisasi utang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memperkuat pondasi finansial proyek kereta cepat untuk fase pembangunan berikutnya.
Selain itu, AHY menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait penyelesaian utang KCIC masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa berbagai opsi terus dikembangkan sembari menanti keputusan final agar kebijakan yang diambil benar-benar sejalan dengan visi pembangunan nasional.
Menatap Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Surabaya
AHY mengungkapkan bahwa pemerintah tetap optimistis untuk melanjutkan rencana besar pembangunan kereta cepat lintas Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya.
Menurutnya, proyek ini menjadi simbol peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan di Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional.
“Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya,” jelasnya.
Proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem transportasi nasional. Selain mempercepat mobilitas masyarakat, proyek ini juga diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan aksesibilitas antarwilayah.
Pemerintah menilai, meskipun penyelesaian utang KCIC masih menjadi perhatian utama, semangat untuk memperluas jaringan kereta cepat tetap menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka panjang.
Skema Pembiayaan dan Arah Kebijakan ke Depan
Sebagai informasi, total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara dengan Rp120,38 triliun. Sekitar 75 persen dari total investasi tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan tingkat bunga 2 persen per tahun.
Angka ini menjadi fokus utama dalam pembahasan restrukturisasi yang kini sedang dilakukan pemerintah bersama lembaga terkait.
Saat ini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji. Opsi pertama adalah pelimpahan tanggung jawab pembayaran kepada pemerintah, sementara opsi kedua berupa penyertaan dana tambahan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Meskipun demikian, opsi-opsi tersebut masih dalam tahap evaluasi mendalam dan belum difinalisasi.
AHY menjelaskan bahwa pemerintah tetap mendorong BPI Danantara untuk mengambil peran utama dalam penyelesaian kewajiban finansial proyek tersebut. Langkah ini diambil agar mekanisme penyelesaian tetap sejalan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan fiskal.
Dengan berbagai langkah yang tengah diupayakan, pemerintah berkomitmen agar proyek kereta cepat Indonesia tidak hanya berhenti pada fase Jakarta–Bandung, melainkan berkembang menjadi jaringan transportasi cepat yang menjangkau seluruh Pulau Jawa.
AHY menegaskan bahwa semangat pembangunan infrastruktur tetap harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia.
