JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama berencana meninjau dan mengevaluasi kualitas serta kelayakan pembangunan pondok pesantren yang akan dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Upaya ini diambil agar setiap pembangunan atau renovasi pondok pesantren dapat tepat sasaran, sekaligus memperhatikan kemampuan keuangan negara dan kesejahteraan para santri.
Rencana Evaluasi Bangunan Pesantren
Direktur Jenderal Pesantren yang akan segera dibentuk memiliki tanggung jawab untuk menilai dampak anggaran dari pembangunan pondok pesantren. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara sebelum menentukan bantuan infrastruktur.
Pemeriksaan ini akan meliputi inventarisasi dan penghitungan kelayakan proyek pondok pesantren, sehingga setiap bantuan dari APBN dapat digunakan secara efisien dan sesuai prioritas.
Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya sekadar fisik, tetapi juga membawa manfaat yang nyata bagi lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya.
Dukungan Terhadap Pemenuhan Gizi Santri
Selain aspek fisik, perhatian pemerintah juga mencakup kesejahteraan para santri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu bentuk dukungan langsung APBN kepada pesantren, memastikan kebutuhan gizi santri terpenuhi.
Menteri Prasetyo menekankan bahwa bantuan pemerintah tidak hanya dalam bentuk pembangunan gedung, tetapi juga mendukung kehidupan sehari-hari santri. Dengan cara ini, pemerintah berharap pesantren dapat menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi dan sosial santri secara mandiri.
Program semacam ini juga diharapkan dapat dijadikan contoh bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia agar meniru keberhasilan yang telah dicapai beberapa pesantren yang mampu mengembangkan ekonomi internal mereka.
Potensi Bantuan untuk Renovasi Gedung Pesantren
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan adanya peluang untuk memanfaatkan APBN dalam pembangunan ulang gedung pondok pesantren yang rusak atau roboh.
Contohnya, gedung Pondok Pesantren Al Khoziny yang mengalami kerusakan berat menjadi prioritas pertimbangan. Namun, pemerintah akan terlebih dahulu menelaah proposal yang diajukan sebelum menentukan alokasi anggaran.
Meskipun ada tanggapan berbeda dari masyarakat terkait penggunaan APBN untuk proyek tertentu, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyalurkan bantuan secara adil dan transparan, memastikan proyek yang disetujui benar-benar memenuhi kriteria kelayakan dan kebutuhan pesantren.
Harapan dan Panduan untuk Pesantren
Pemerintah melihat keberhasilan beberapa pondok pesantren dalam mengelola ekonomi internal sebagai panutan bagi pesantren lain. Menteri Prasetyo menekankan pentingnya adaptasi praktik baik dari pesantren yang berhasil untuk diterapkan di pondok lain.
Dengan pengawasan Ditjen Pesantren, setiap pondok diharapkan mampu mengelola bantuan APBN secara optimal, tidak hanya untuk pembangunan gedung tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan santri.
Pemerintah berharap kombinasi dukungan infrastruktur dan program kesejahteraan ini dapat menciptakan pesantren yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat secara luas.
