JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang melarang impor pakaian bekas atau thrifting mendapat sambutan positif dari pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. 

Langkah ini dianggap mampu melindungi pasar lokal, mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri, serta menciptakan peluang kerja baru. Para pengusaha tekstil menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini harus didukung oleh penegakan yang konsisten dan koordinasi antarlembaga terkait.

Dukungan Industri Tekstil dan Pelaku UMKM

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menilai pelarangan impor pakaian bekas dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus meningkatkan kapasitas produksi lokal. 

Menurut Nandi, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penjualan, tetapi juga memperkuat daya saing industri tekstil nasional di kancah global.

“Pelarangan ini harus diikuti tindakan tegas dan konsisten dari pihak berwenang agar dapat efektif,” ungkap Nandi. Ia menekankan pentingnya keterlibatan Bea Cukai, kepolisian, dan Kementerian Perdagangan untuk menekan peredaran pakaian bekas ilegal. 

Selain itu, Nandi menekankan bahwa kerja sama dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) bisa memberikan alternatif produk berkualitas untuk pedagang eceran. Dengan begitu, pasar tetap dinamis, dan konsumen bisa menikmati produk lokal dengan harga terjangkau.

Menjelang momen-momen penting seperti hari raya, Nandi berharap pemerintah memperketat pengawasan agar pasar dalam negeri tidak kebanjiran pakaian bekas impor ilegal. Hal ini diyakini akan membantu IKM meningkatkan penjualan sekaligus memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Upaya Penegakan dan Pencegahan Impor Ilegal

Nandi menegaskan bahwa jaringan impor ilegal pakaian bekas sudah sangat masif dan terorganisir. Tanpa penegakan hukum yang serius, kebijakan ini hanya akan menjadi wacana semata. 

Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Kemendag sangat diperlukan untuk memastikan pelarangan ini benar-benar efektif.

Bea Cukai sebelumnya telah menindak ribuan bal pakaian bekas ilegal yang masuk ke Indonesia. Tindakan ini dianggap sebagai langkah awal yang positif untuk mencegah masuknya produk ilegal dan melindungi pedagang lokal. 

Dengan penegakan yang konsisten, pelaku usaha dapat lebih percaya diri untuk memasarkan produk TPT dalam negeri tanpa terganggu kompetisi tidak sehat dari barang impor ilegal.

Selain itu, IKM diharapkan memanfaatkan momen ini untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produksi, dan menghadirkan inovasi dalam desain agar konsumen lebih tertarik dengan produk lokal. Hal ini diyakini akan memberi dampak positif jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran Pedagang Eceran dan Kolaborasi dengan IKM

Pedagang eceran pakaian bekas diminta tidak terlalu khawatir dengan pelarangan impor, karena IKM dapat menjadi mitra strategis. 

Dengan menggandeng IKM, pedagang eceran bisa menyediakan produk yang lebih segar, berkualitas, dan sesuai dengan tren konsumen saat ini. Kerja sama ini diyakini dapat menciptakan rantai distribusi yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Nandi menekankan pentingnya kesiapan IKM untuk menghadapi lonjakan permintaan saat hari raya. Pasar yang kondusif dan stabil memungkinkan IKM meningkatkan penjualan sekaligus memberikan kontribusi nyata pada perekonomian. 

Sebaliknya, jika pengawasan pasar lemah dan produk ilegal tetap masuk, potensi pertumbuhan IKM akan terhambat dan dampak positif kebijakan pelarangan impor tidak akan maksimal.

Dampak Positif bagi Perekonomian Nasional

Secara keseluruhan, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas diyakini dapat memperkuat industri lokal, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. 

Para pelaku usaha menekankan bahwa keberhasilan langkah ini akan terlihat jika penegakan hukum berjalan konsisten, kolaborasi antara pedagang, IKM, dan pemerintah terjalin baik, serta konsumen diarahkan untuk mendukung produk dalam negeri.

Dengan langkah ini, pasar tekstil domestik diharapkan menjadi lebih sehat, produk lokal lebih diminati, dan ekonomi nasional dapat tumbuh dengan lebih kuat. 

Pihak industri berharap pemerintah terus memantau implementasi kebijakan, sehingga tujuan melindungi industri TPT nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.