JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan khusus bagi debitur yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Langkah ini bertujuan memberikan keringanan kredit dan pembiayaan, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi daerah terdampak.

“Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi,” ungkap OJK. Kebijakan ini berlaku hingga tiga tahun dan mencakup penilaian kualitas kredit, restrukturisasi, serta pemberian pembiayaan baru bagi debitur terdampak.

Penyesuaian Kredit dan Restrukturisasi

Dalam penerapannya, perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan mencakup beberapa poin utama. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan didasarkan pada ketepatan pembayaran untuk plafon hingga Rp10 miliar. 

Kedua, kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi tetap dianggap lancar. Restrukturisasi ini berlaku untuk pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana.

Bagi Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura, restrukturisasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemberi dana. Selain itu, pemberian pembiayaan baru untuk debitur terdampak memiliki penetapan kualitas kredit secara terpisah, sehingga tidak mempengaruhi satu obligor yang sama.

Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi lokal, menjaga kepercayaan debitur, dan memastikan sektor keuangan tetap stabil meski terjadi bencana alam yang signifikan.

Percepatan Klaim Asuransi

Di sektor asuransi, OJK meminta perusahaan asuransi dan reasuransi segera mengaktifkan mekanisme tanggap darurat. 

Langkah ini mencakup penyederhanaan proses klaim, pemetaan polis terdampak, serta pelaksanaan disaster recovery plan bila diperlukan. OJK menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan layanan kepada nasabah agar bantuan dapat segera diterima.

Selain itu, perusahaan asuransi diminta untuk berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur. Laporan perkembangan penanganan klaim juga harus disampaikan secara berkala kepada OJK, sehingga pemantauan penanganan risiko bencana dapat dilakukan secara sistematis.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen OJK dan industri asuransi dalam memastikan masyarakat terdampak bencana dapat memperoleh perlindungan dan dukungan finansial dengan cepat dan efektif.

Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Berkelanjutan

Kebijakan OJK ini menjadi contoh nyata bagaimana sektor jasa keuangan dapat berperan aktif dalam mitigasi risiko bencana. 

Dengan mempermudah restrukturisasi kredit, memberikan pembiayaan baru, serta mempercepat klaim asuransi, pemerintah dan industri keuangan membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk pulih lebih cepat.

Pendekatan ini juga menegaskan pentingnya kesiapan sektor keuangan dalam menghadapi bencana alam, mulai dari regulasi hingga implementasi di lapangan.

Perlakuan khusus terhadap debitur terdampak membantu mencegah gangguan ekonomi yang lebih luas, menjaga stabilitas sektor keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pasca-bencana.

OJK berharap kebijakan ini mendorong seluruh lembaga keuangan untuk lebih proaktif dalam memberikan perlindungan, sehingga risiko bencana dapat diminimalkan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat. 

Dukungan berkelanjutan dari perbankan, perusahaan pembiayaan, dan asuransi menjadi kunci agar masyarakat terdampak banjir dan longsor dapat bangkit kembali dengan lebih cepat.

Dengan langkah ini, OJK menegaskan bahwa sektor keuangan bukan hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga memiliki peran sosial strategis. Kolaborasi antara otoritas, lembaga keuangan, dan industri asuransi menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat, adaptif, dan tangguh menghadapi risiko bencana alam di Indonesia.