JAKARTA - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk warga sasaran ekonomi rendah pada triwulan IV tahun 2025.
Program ini mencakup keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 di 27 kelurahan wilayah setempat.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun, Heri Suwartono, menjelaskan bahwa bansos yang disalurkan meliputi Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) dan BLT dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT).
Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima Rp200 ribu per bulan sehingga totalnya Rp600 ribu untuk triwulan akhir tahun ini.
Penyaluran bantuan bertujuan meringankan beban ekonomi warga sekaligus memberikan dorongan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Heri menekankan pentingnya penggunaan dana bansos secara bijak untuk kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder atau tersier.
Verifikasi dan Pengecekan Data
Sebelum pelaksanaan, Dinsos PPPA melakukan pengecekan data penerima secara menyeluruh. Proses ini melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan pihak kelurahan agar distribusi bantuan tepat sasaran. Langkah verifikasi ini memastikan bahwa warga yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat menerima manfaat dari program tersebut.
Dalam pelaksanaan penyaluran, jumlah penerima BLTD tercatat sebanyak 1.787 keluarga, sedangkan penerima BLT DBHCHT mencapai 1.289 KPM. Program ini menekankan inklusivitas sosial dan mendukung kelompok ekonomi paling miskin hingga menengah ke bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dukungan untuk Pekerja Pabrik Rokok
Selain warga desil 1–5, Pemkot Madiun juga menyalurkan BLT DBHCHT khusus bagi pekerja pabrik rokok. Meskipun saat ini Kota Madiun sudah tidak memiliki pabrik rokok, bantuan ini diberikan bagi warga yang bekerja di pabrik rokok di daerah lain.
Setiap pekerja pabrik rokok menerima Rp300 ribu per bulan untuk triwulan keempat 2025, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp900 ribu. Program ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan penghasilan mereka di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Heri menegaskan bahwa distribusi bantuan dilakukan dengan prosedur yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui kelurahan. Hal ini diharapkan mampu mengoptimalkan efektivitas program serta memastikan manfaat bansos sampai ke tangan penerima yang tepat.
Harapan Pemkot Madiun untuk Kesejahteraan
Penyaluran bansos ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun secara merata. Pemerintah berupaya memberikan dukungan yang menyeluruh, mulai dari bantuan ekonomi hingga perlindungan sosial bagi kelompok paling rentan.
Heri menambahkan, bantuan triwulan IV menjadi salah satu program rutin yang terus diperkuat oleh Pemkot Madiun. Tujuannya adalah memastikan setiap keluarga sasaran tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.
Langkah ini sejalan dengan visi Pemkot Madiun dalam membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penyaluran bansos juga diharapkan menjadi contoh bagi program sosial lainnya, baik di tingkat provinsi maupun nasional, dalam memperkuat jaringan perlindungan sosial bagi warga yang membutuhkan.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan secara optimal untuk kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan aktivitas produktif lainnya.
Pemkot Madiun menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar program bansos bisa lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
